Penyanyi dan Pemusik Indonesia Menerima Remunerasi / Royalti Terkait Tahun 2017

Sudah kedua kali Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) melakukan distribusi royalti untuk produser dan performer.

Undang–Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 telah memberikan kepastian hukum tentang mekanisme pengaturan lisensi dan royalti kepada Pencipta Lagu sebagai pemilik Hak Cipta dan Pelaku Pertunjukan serta Produser rekaman sebagai pemilik Hak Terkait atas pemanfaatan suatu ciptaan dan/atau penggunaan produk- produk Hak Terkait (rekaman suara) untuk keperluan pengumuman dan/atau komunikasi kepada publik untuk kepentingan komersial.

Penggunaan katalog karya cipta dan karya rekaman dalam jumlah sangat besar oleh Pengguna komersial memerlukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai sebuah sarana/sistem untuk mengelola pelisensian, penghimpunan royalti serta pendistribusian royalti. Mengapa? karena akan sangat sulit bagi pencipta, pelaku pertunjukan dan produser rekaman melakukan pengelolaan pelisensian secara sendiri–sendiri. Selain itu bagi pengguna komersial sangat tidak efisien jika harus mengurus lisensi secara langsung dengan para pemilik hak satu persatu.

Dalam Undang–Undang ini telah diatur secara jelas bahwa Pencipta lagu, Pelaku Pertunjukan dan Produser Rekaman untuk mengelola atau untuk mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan dan atau produk–produk Hak Terkait untuk tujuan komersial dilakukan dengan mekanisme melalui sebuah Lembaga Manajemen Kolektif yang telah memiliki izin operasional dari Menteri.

Pencipta lagu, Pelaku Pertujukan dan Produser Rekaman tidak perlu bingung atau khawatir jika harus memberikan kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengelola hak – hak mereka, karena dengan terbitnya izin operasional ini memberikan jaminan kepada para pemilik hak bahwa Lembaga Manajemen Kolektif tersebut dapat dipercaya dan diakui oleh pemerintah untuk mengelola royalti dan pemberian lisensi.

Selain kepastian hukum dan perlindungan kepada Pencipta lagu, Pelaku Pertunjukan dan Produser Rekaman, Undang–Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para pengguna komersial yang memanfaatkan Hak Cipta dan/atau produk-produk Hak Terkait secara komersial sepanjang pengguna komersial tersebut telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian lisensi dengan Lembaga Manajemen Kolektif Pasal 87 ayat 4 Undang–Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.

Dalam pelaksanaannya Lembaga Manajemen Kolektif harus memiliki izin operasional dari Menteri untuk dapat menjalankan fungsinya menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pemilik hak tersebut diatas yang menjadi anggotanya.

Sedangkan untuk pengenaan tarif kepada pengguna serta tata cara distribusi kepada pemilik hak Lembaga Manajemen Kolektif harus mengikuti peraturan tarif yang sudah disahkan serta peraturan distribusi yang diatur dalam Statuta Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKN) dan pemerintah, pengenaan tarif yang sah ini tidak akan memberatkan pengguna komersial dan akan memberikan manfaat kepada pemilik hak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *